Remahan.com

Wacana Registrasi Nomor Baru Ponsel dengan Pengenalan Wajah, Pakar: Berlebihan

REMAHAN.com - Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memunculkan wacana mewajibkan face recognition (pengenalan wajah) untuk proses registrasi nomor ponsel baru. Wacana ini persis seperti yang diterapkan di Tiongkok mulai awal bulan ini.

Pakar kemanan siber Pratama Persadha menilai wacana ini berlebihan. Dia menilai, Kemkominfo, BRTI dan operator seluler seharusnya memaksimalkan registrasi nomor ponsel dengan NIK dan KK terlebih dahulu.

"Penipuan dengan nomor seluler prabayar ini masih banyak karena regulasinya terlampau longgar. NIK dan KK bisa didaftarkan tanpa batas jumlah. Akibatnya jelas, setiap orang yang punya NIK dan KK orang lain bisa mendaftarkan nomor baru," kata chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini, dalam keterangannya kepada Tekno Liputan6.com Kamis (6/12/2019).

Kemkominfo, menurut Pratama seperti dimuat Liputan6.com mengatakan, semestinya bersikap tegas dengan aturan awal, misalnya menetapkan pembatasan 3 nomor ponsel untuk 1 NIK.

Baca: LAM Riau Anugerahkan Gelar Adat Istimewa pada Arifin Achmad

Bila pengguna yang bersangkutan ingin mendaftarkan nomor ponsel keempat dan seterusnya, ia wajib mendatangi layanan pelanggan masing-masing operator.

Wacana Kontroversial

"Ini, 'kan, terkait data pribadi masyarakat. Sembari menunggu RUU Perlindungan Data Pribadi selesai, sebaiknya tidak muncul dulu regulasi yang nanti sulit direalisasikan," kata pria asal Cepu Jawa Tengah ini menegaskan.

Penerapan teknologi pengenalan wajah, menurut Prtama, berpotensi melahirkan kontroversi baru, walau saat ini banyak data wajah masyarakat kita yang disimpan oleh pabrikan smartphone untuk fitur membuka kunci layar.

Baca: Pelalawan Raih WTP dari BPK RI untuk Kedelapan Kalinya

"Maksimalkan dulu regulasi pendaftaran dengan NIK dan KK. Masyarakat kita lebih membutuhkan perlindungan data, salah satunya adalah sistem yang bisa mengecek NIK dan KK setiap warga ini didaftarkan untuk nomor mana saja, sehingga saat mereka mengecek dan melihat ada nomor tak dikenal yang memakai NIK dan KK mereka, pengajuan penghapusan nomor bisa dilakukan," tutur Pratama.

Dia menilai membangun sistem semacam ini lebih penting dan sebaiknya lebih diprioritaskan. Selain itu, Pratama mengkhawatirkan wacana ini akan dianggap sebagai upaya negara melakukan kegiatan pengintaian terhadap warganya. Rm

120 0

Artikel Terkait

MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid
MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid

Nusantara

MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid

Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara
Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara

Nusantara

Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara

YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran
YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran

Nusantara

YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran

Artikel Lainnya

Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan
Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan

Nusantara

Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan

30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar
30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar

Nusantara

30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar

Takut Terpapar Corona, 40 Tenaga Medis di RSUD Ini Mengundurkan Diri
Takut Terpapar Corona, 40 Tenaga Medis di RSUD Ini Mengundurkan Diri

Nusantara

Takut Terpapar Corona, 40 Tenaga Medis di RSUD Ini Mengundurkan Diri

Komentar