Remahan.com

Skema Dana BOS, 50 Persen untuk Bayar Guru Honorer

REMAHAN.com - Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana mengatakan, dalam skema baru dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa digunakan untuk membayar gaji guru honorer. Penggunaannya maksimal sebesar 50 persen dari dana BOS.

"Penggunaan dana BOS itu bisa dipakai untuk pembayaran honor guru, tapi maksimum 50 persen. Sebelumnya hanya sekitar 20 persen," kata Erlangga dalam diskusi Polemik Trijaya dengan tema 'Skema Dana Bos, Kenapa Diubah?' di Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2).

Namun, sambung Erlangga seperti dimuat Republika.co.id, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan sebelum melakukan hal tersebut. Di antaranya adalah guru yang dapat menerima honor dari dana BOS bukanlah guru yang baru direkrut tahun 2020. Selain itu, guru tersebut juga harus memiliki Nomor Unit Pendidikan Terakhir Kependidikan (NUPTK).

"Tapi syaratnya guru yang dibayarkan dengan dana BOS tadi, pertama, tidak boleh guru yang baru direkrut tahun 2020, enggak boleh. Jadi batas waktunya itu tanggal 31 Desember 2019, jadi itu data guru non-ASN yang ada di Dapodik," papar Erlangga.

"Kedua, gurunya harus ada NUPTK, Nomor Unit Pendidikan Terakhir Kependidikan. Jadi harus ada dua hal itu yang harus diperhatikan bersama," sambung dia.

Baca: LAM Riau Anugerahkan Gelar Adat Istimewa pada Arifin Achmad

Erlangga menyebut, pembayaran guru honorer dengan menggunakan dana BOS merupakan bentuk kepedulian dari Kemendikbud. Sebab, kata dia, terdapat keluhan dari para guru yang hanya diberi Honor Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu.

"Ini sebetulnya kepedulian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap guru-guru yang kurang mendapat perhatian. Untuk sementara kita lakukan seperti ini. Untuk selanjutnya perlu ada pembicaraan khusus lagi antar kementerian," jelas dia.

Meski demikian, kata Erlangga, dana BOS tidak dapat digunakan untuk membayar honor guru yang telah diangkat menjadi PNS. Dia menuturkan, jika kepala sekolah melanggar aturan itu, maka akan dikenakan sanksi.

"Tapi memang dana BOS ini enggak boleh untuk guru yang PNS. Kalau untuk PNS, nanti kena itu kepala sekolah atau pengelola BOS-nya kena (sanksi)," ujar Erlangga. Rm

145 0

Artikel Terkait

Pelalawan Raih WTP dari BPK RI untuk Kedelapan Kalinya
Pelalawan Raih WTP dari BPK RI untuk Kedelapan Kalinya

Nusantara

Pelalawan Raih WTP dari BPK RI untuk Kedelapan Kalinya

MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid
MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid

Nusantara

MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid

Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara
Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara

Nusantara

Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara

Artikel Lainnya

YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran
YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran

Nusantara

YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran

Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan
Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan

Nusantara

Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan

30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar
30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar

Nusantara

30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar

Komentar