Remahan.com

Ombudsman Nilai PKH Malaadministrasi, Ini Tanggapan Mensos

REMAHAN.com - Menteri Sosial Juliari Peter Batubara merespons temuan Ombudsman tentang malaadministrasi dalam penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Sebetulnya itu adalah issue masalah pengaduan. Jadi, sebenarnya kita sudah ada sistem pengaduannya. Tapi mungkin sosialisasinya kurang," jelas Juliari di Energy Building, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Salah satu pengaduan tersebut, kata dia seperti dimuat CNBCIndonesia.com, salah satunya adalah ada satu keluarga yang dianggap tidak layak menerima PKH, tapi tetap mendapatkan dana program itu.

"Jadi itu masalah data based dan sedang kita kaji terus. Sebenarnya itu bukan masalah yang terlalu fundamental sekali dan hanya masalah pengaduan laporan," ujarnya.

Baca: LAM Riau Anugerahkan Gelar Adat Istimewa pada Arifin Achmad

Soal pengaduan itu pun, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, memang selalu ada kendala dalam pengumpulan data. Namun, yang perting adalah pemerintah telah menyiapkan mekanisme untuk terus memperbaruinya.

Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, koordinasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting guna memperbaiki kesalahan data.

Sebelumnya, Ombdusman RI menemukan malaadministrasi dalam penyelenggaraan PKH yang diselenggarakan oleh Kemensos dan Himpunan Bank Negara (Himbara). Ombudsman menyoroti soal belum terintegrasinya pengelolaan data calon penerima PKH dari e-PKH ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI.

Ombudsman juga menyebut Kemensos lambat dalam proses penanganan pengelolaan pengaduan ketika ada masalah di tingkat daerah. Ombudsman juga menyoroti tidak tersedianya pelayanan khusus di unit layanan Himbara kepada penerima bantuan sosial. Rm

91 0

Artikel Terkait

Pelalawan Raih WTP dari BPK RI untuk Kedelapan Kalinya
Pelalawan Raih WTP dari BPK RI untuk Kedelapan Kalinya

Nusantara

Pelalawan Raih WTP dari BPK RI untuk Kedelapan Kalinya

MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid
MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid

Nusantara

MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid

Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara
Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara

Nusantara

Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara

Artikel Lainnya

YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran
YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran

Nusantara

YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran

Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan
Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan

Nusantara

Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan

30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar
30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar

Nusantara

30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar

Komentar