Remahan.com

Mendagri Tito Tuding Ada Pemda yang Tak Peduli Karhutla, Riau Disebut

REMAHAN.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pencegahan dapat dilakukan melalui pendekatan lunak dan keras dengan kolaborasi maupun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pendekatan yang lunak, katanya, dengan terus menerus mengimbau masyarakat agar tidak membakar lahan atau tanah adat untuk membuka lahan baru.

“Ini mungkin perlu kita untuk ditinjau kembali, tapi juga harus dibantu masyarakatnya untuk bisa membuka lahan tanpa membakar," kata Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Gabungan Tingkat Kementerian/Lembaga tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Jakarta, Jumat, 6 Desember 2019.

Diperlukan perubahan regulasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan kebakaran hutan harus masuk menjadi pos anggaran sendiri dalam APBD.

Baca: LAM Riau Anugerahkan Gelar Adat Istimewa pada Arifin Achmad

Tito seperti dimuat Viva.co.id mengusulkan, di daerah-daerah tertentu yang rawan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah daerahnya wajib menganggarkan dana khusus untuk penanggulangan bencana itu.

“Kita melihat semacam kekosongan di sana. Ada pemerintah yang peduli, ada juga yang tidak peduli; ada juga yang menganggarkan, ada juga yang tidak menganggarkan. Apalagi ada aturan yang mengatakan bahwa bisa mengeluarkan uang kaitan dengan kebakaran hanya dalam keadaan darurat ketika terjadi, sudah terjadi kebakaran. Nah, itu membuat ruang gerak dari Pemda menjadi lebih sempit," ujarnya.

Tito juga menilai perlu ada sistem deteksi dini yang cepat di tingkat pemerintah daerah agar kebakaran bisa diatasi dengan cepat dan tak meluas. Sistem deteksi dini perlu ada anggaran di tingkat pemda, tak hanya di tingkat kepolisian daerah.

Baca: Pelalawan Raih WTP dari BPK RI untuk Kedelapan Kalinya

Dia mengapresiasi kesigapan, misal, Kepolisian Daerah Riau dan Kalimantan Barat dalam mendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing. Sistem itu harus diefektifkan lagi. “Cuma yang saya lihat kok sayangnya ada di Polda, harusnya ada di Pemda," ujarnya.

Menurutnya sistem ini harus dimiliki oleh semua pemda yang mempunyai wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta daerah untuk menyiapkan anggaran itu.

"Nanti kita akan membuat edaran juga untuk itu, untuk teman-teman provinsi, kabupaten, kota, ini akan penting. Karena kalau sudah ada titik api cepat dipadamkan, selesai, tidak akan membesar. Kalau didiamkan membesar akan sulit sekali,” katanya. Rm

389 0

Artikel Terkait

MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid
MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid

Nusantara

MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid

Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara
Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara

Nusantara

Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara

YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran
YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran

Nusantara

YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran

Artikel Lainnya

Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan
Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan

Nusantara

Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan

30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar
30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar

Nusantara

30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar

Takut Terpapar Corona, 40 Tenaga Medis di RSUD Ini Mengundurkan Diri
Takut Terpapar Corona, 40 Tenaga Medis di RSUD Ini Mengundurkan Diri

Nusantara

Takut Terpapar Corona, 40 Tenaga Medis di RSUD Ini Mengundurkan Diri

Komentar