Remahan.com

Dewas KPK: Penyadapan Jangan Diobral

REMAHAN.com - Anggota Dewan Pengawas KPK Harjono berharap penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak sampai diobral. Penyadapan harus dilihat kasus per kasus.

"Dalam pandangan saya, penyadapan dilihat case per case, kasus per kasus. Memang tugas kami 'kan salah satu di antaranya adalah jangan sampai kemudian obral penyadapan. Kami harus melihat setiap penyadapan itu. Akan tetapi, kalau memang itu diperlukan, kenapa tidak," kata Harjono di lingkungan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (20/12).

Harjono seperti dimuat Republika.co.id menyampaikan hal tersebut seusai mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara. Selain Harjono, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan anggota Dewas lain, yaitu Syamsuddin Haris, Artidjo Alkostar, dan Albertina Ho juga mengucapkan sumpah.

Harjono menegaskan penyadapan tergantung pada kasusnya. "Malah Presiden memberi satu wawasan kepada kami, sebetulnya persoalan besar pada korupsi kita ada di mana? Dengan gamblangnya menyatakan bahwa ada sektor-sektor khusus dan di mana situ kami harus fokus," kata Harjono menambahkan.

Baca: LAM Riau Anugerahkan Gelar Adat Istimewa pada Arifin Achmad

Dalam pertemuan bersama anggota Dewas dan Pimpinan KPK, Presiden memberikan gambaran begitu sulitnya pemerintah mencari uang, tetapi betapa banyaknya kebocoran. "Ya, nanti kerja Dewas seperti di undang-undang itu saja. Kalau akan melakukan penyadapan, harus melapor kepada kami. Kalau kemudian akan melakukan tindakan-tindakan lain, kami harus diberi tahu," kata Harjono.

Namun, Harjono belum dapat memberikan gambaran jelas mengenai kerja nyata Dewas nantinya. Pasalnya, Dewas baru mulai bekerja. "Ya, kita tunggu saja karena kami belum kerja. Apakah kami menyandera ataukah kami semua bekerja. Hal itu juga tergantung pada kasus-kasus yang dihadapi. Nanti kami janjikan bersama supaya kami bisa bekerja dalam porsinya masing-masing dengan pimpinan," ucap Harjono.

Harjono menegaskan, Presiden Jokowi tidak memesankan satu kasus tertentu untuk diselesaikan KPK. Ia juga akan bekerja secara profesional dan independen.

"Ditunjuk Presiden tak berarti kemudian kami mengikuti Presiden. Prinsip utamanya 'kan profesional dan independen," kata Harjono menegaskan. Ia pun berencana untuk berkantor setiap hari di KPK. Rm

135 0

Artikel Terkait

Pelalawan Raih WTP dari BPK RI untuk Kedelapan Kalinya
Pelalawan Raih WTP dari BPK RI untuk Kedelapan Kalinya

Nusantara

Pelalawan Raih WTP dari BPK RI untuk Kedelapan Kalinya

MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid
MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid

Nusantara

MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid

Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara
Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara

Nusantara

Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara

Artikel Lainnya

YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran
YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran

Nusantara

YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran

Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan
Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan

Nusantara

Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan

30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar
30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar

Nusantara

30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar

Komentar