Remahan.com

Ada Bagi-bagi Proyek Di Ibu Kota Baru

REMAHAN.com - Biaya pembangunan ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp 466 triliun. Dari biaya tersebut, APBN direncanakan hanya berkontribusi sebesar 19%.

Dana Rp 466 triliun tersebut dialokasikan untuk pembangunan sejumlah gedung.

Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri. Kedua, menyediakan fungsi pendukung, seperti rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan, dan lembaga pemasyarakatan. Ketiga, untuk penyediaan fungsi penunjang yang meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah, dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti dimuat Rmol.id mengatakan, pembangunan dengan anggaran yang besar jangan sampai mengganggu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pemerintah justru ingin mencari sumber pendanaan yang dilakukan semua negara pada umumnya.

Sumber pendanaan itu bisa didapat melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi swasta.

Baca: LAM Riau Anugerahkan Gelar Adat Istimewa pada Arifin Achmad

Jokowi menyebutkan, sejumlah investor ada yang menawarkan pembangunan transportasi yang tidak menggunakan energi fosil.

Sejumlah proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur memang harus dibagi-bagi ke pihak di luar pemerintahan yaitu swasta.

"Justru itu yang kita harapkan, misalnya transportasi ada yang ingin menawarkan, 'Pak transportasi kami bukan dengan energy fossil tapi non fossil', berapa biayanya, oh hitungannya masih silakan kontestasi saja," kata Jokowi.

Tak hanya itu, ada juga investor yang menawarkan pembangunan universitas di lokasi ibu kota baru.

"Ya, silakan. Ngapain kita keluar uang kalau ada dari non-APBN bisa. Dan ini yang sedang kita kembangkan, artinya yang dibangun trust, kepercayaan ibu kota sebuah gagasan yang patut didukung."

Baca: Pelalawan Raih WTP dari BPK RI untuk Kedelapan Kalinya

Terkait tudingan bagi-bagi proyek dalam pembangunan ibu kota baru, Jokowi menyatakan, tidak bisa semua proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur dikerjakan oleh pemerintah dan menggunakan anggaran negara, melainkan harus mengajak pihak swasta.

"Ya harus dibagi. Masa kita kerjain sendiri. APBN habislah," kata Jokowi dalam dialog bersama wartawan di Hotel Novotel, Kalimantan Timur, Rabu (18/12).

Dia mengakui pembangunan ibu kota baru memang harus membagi-bagi proyek. Bagi-bagi proyek yang dimaksudnya adalah lantaran tak semuanya bisa dibangun dengan APBN. Rm

98 0

Artikel Terkait

MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid
MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid

Nusantara

MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid

Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara
Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara

Nusantara

Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara

YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran
YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran

Nusantara

YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran

Artikel Lainnya

Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan
Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan

Nusantara

Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan

30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar
30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar

Nusantara

30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar

Takut Terpapar Corona, 40 Tenaga Medis di RSUD Ini Mengundurkan Diri
Takut Terpapar Corona, 40 Tenaga Medis di RSUD Ini Mengundurkan Diri

Nusantara

Takut Terpapar Corona, 40 Tenaga Medis di RSUD Ini Mengundurkan Diri

Komentar