Remahan.com

PKS Ingin Ganja di Ekspor, Ini Tanggapan PPP

REMAHAN.com - Wacana ekspor ganja yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI Fraksi PKS menuai kontroversi.

PPP menentang pernyataan PKS dalam upaya ekspor ganja tersebut. Sekertaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidlowi, menyampaikan bahwa ganja merupakan produk haram dan tidak bisa dilegalkan di Indonesia.

Menurutnya, sikap politisi PKS tersebut merupakan hak politik dan hak konstitusional anggota Fraksi PKS untuk menyampaikan pernyataannya dalam rapat resmi.

“Mungkin saja ada perubahan paradigma politik di Fraksi PKS kami tidak berhak mencampurinya karena itu urusan rumah tangga mereka,” urai Baidlowi lewat siaran persnya, Jumat (31/1).

Baca: LAM Riau Anugerahkan Gelar Adat Istimewa pada Arifin Achmad

Wacana Fraksi PKS dalam upaya menjadikan ganja sebagai komuditas ekspor, lanjut Baidlowi seperti dimuat Rmol.id, bertentangan dengan nilai agama Islam, aspek hukum, fisik, psikologis, sosial serta aspek kemanan dan ketertiban masyarakat.

“Dalam Islam jelas bahwa hal yang memabukkan diharamkan termasuk di dalamnya ganja. Banyak dalil Islam yang memperkuat hal tersebut. Artinya usulan ekspor ganja bertentangan dengan Islam,” katanya.

Wakil Sekertaris Jenderal DPP PPP tersebut menilai ganja tidak dapat dilegalkan di Indonesia lantaran dari aspek hukum legalisasi ganja akan bertentangan dengan UN Sinle Convention 1951 dan UN Convention 1988 tentang narkotika dan obat-obatan terlarang.

“Dalam konvensi tersebut disebutkan segala perbuatan yang menyangkut masalah ganja adalah sebuah tindak pidana yang harus dikenakan hukuman yang setimpal dengan hukuman penjara,” katanya. Rm

144 0

Artikel Terkait

Pelalawan Raih WTP dari BPK RI untuk Kedelapan Kalinya
Pelalawan Raih WTP dari BPK RI untuk Kedelapan Kalinya

Nusantara

Pelalawan Raih WTP dari BPK RI untuk Kedelapan Kalinya

MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid
MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid

Nusantara

MPU Aceh Izinkan Warga Tarawih di Masjid

Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara
Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara

Nusantara

Langgar Perintah Presiden soal Lockdown, Wali Kota Sorong Siap Dipenjara

Artikel Lainnya

YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran
YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran

Nusantara

YLKI Nilai Kebijakan Listrik Gratis Salah Sasaran

Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan
Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan

Nusantara

Proyek Infrastruktur Pemerintah Tetap Jalan

30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar
30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar

Nusantara

30 Ribu Napi Dibebaskan, Negara Hemat Rp260 Miliar

Komentar